Jika pembatasan diterapkan secara kaku dalam situasi darurat, kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi bantuan maupun pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Karena itu, Gubernur Melki mengambil langkah cepat dengan memberikan relaksasi terhadap pembatasan BBM di wilayah terdampak.
“Ini merupakan bentuk kelonggaran, kemudahan dan penyesuaian yang diberikan pemerintah,” ujar Melki.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam kondisi bencana harus mampu menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Ketika masyarakat berada dalam situasi darurat, setiap kebijakan harus diarahkan untuk memastikan keselamatan warga dan mempercepat proses penanganan.
Relaksasi BBM Dukung Distribusi Bantuan
Relaksasi pembatasan BBM diharapkan memperlancar mobilitas kendaraan yang digunakan dalam penanganan gempa Flores.
Kendaraan untuk distribusi bantuan dan logistik dapat bergerak lebih leluasa. Demikian pula kendaraan pelayanan kesehatan, evakuasi, relawan, serta kendaraan operasional pemerintah dan unsur terkait lainnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memastikan aturan yang berlaku tidak berubah menjadi hambatan dalam penanganan bencana.
Di satu sisi, pemerintah tetap mempertahankan tujuan awal pengendalian BBM bersubsidi. Namun, di sisi lain, ruang penyesuaian diberikan ketika masyarakat menghadapi kondisi luar biasa seperti bencana alam.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp FloresTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
