Gubernur NTT Percepat Penanganan Gempa Flores, Data Rumah Rusak Diminta Diperbarui

Labuan Bajo, FloresTIMES.ID — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena terus memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Flores.

Selain turun langsung ke lokasi terdampak, Melki juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bantuan masyarakat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Pada Kamis (20/8/2026), Gubernur Melki meninjau Posko Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi para penyintas sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Melki juga memastikan bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada warga berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Gubernur Berkantor Sementara di Labuan Bajo

Untuk mempercepat koordinasi penanganan bencana, Gubernur Melki pada Jumat (21/8/2026) berkantor sementara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dari Labuan Bajo, Melki bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur.

Lokasi yang masuk dalam agenda kunjungan tersebut antara lain Posko Dampek, Posko Desa Waso, Posko Golo Conggo, Posko Sambi Rampas, serta SMAN 2 Sambi Rampas.

Kehadiran langsung di sejumlah posko tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan penanganan bencana tidak hanya berlangsung melalui koordinasi administratif, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Gempa Susulan Membuat Data Rumah Rusak Berubah

Selain penanganan di lapangan, Pemerintah Provinsi NTT juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait rumah warga yang mengalami kerusakan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.