Kupang, FloresTIMES.ID – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat mempercepat penanganan sekaligus menyiapkan desain baru pembangunan Flores pascagempa.
Komitmen tersebut disepakati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat strategis di VIP Bandara El Tari Kupang, Senin (14/9/2026).
Rapat tidak hanya membahas penanganan kerusakan akibat bencana, tetapi juga menyiapkan arah pembangunan Flores setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pemerintah ingin momentum pemulihan pascagempa menjadi kesempatan untuk menata kembali pembangunan Flores agar lebih terintegrasi, terkoneksi, dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
Bappenas Tegaskan Pemerintah Pusat Wajib Hadir
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungan kepada Pemprov NTT dan masyarakat Flores agar tetap kuat menghadapi bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan.
Menurut Rachmat, kehadiran pemerintah pusat di wilayah terdampak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam membantu masyarakat yang menghadapi bencana.
“Saat ini kita sedang mengalami duka mendalam atas bencana alam gempa bumi di Flores, dan tentunya pada momentum ini juga menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana,” kata Rachmat.
Namun, ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
Pemerintah perlu melihat potensi ekonomi daerah secara lebih luas, kemudian menghubungkannya dalam rantai nilai sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Rachmat: Bangun Jalan Penting, tapi SDM Lebih Penting
Rachmat mendorong agar potensi ekonomi NTT tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Potensi tersebut perlu diolah dan dihubungkan dengan wilayah lain sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Menurutnya, keterhubungan antardaerah menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Kalau saja ini dikerjakan dengan baik, lima tahun pasti berubah. Pembangunan tidak pernah bisa mengubah sesuatu secara besar seketika namun dari hal-hal sederhana,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi bagian utama strategi pemulihan agar NTT memiliki fondasi pembangunan yang kuat dalam jangka panjang.
“Membangun fisik penting, membangun jalan penting, jembatan penting, bangun sawah penting, tapi membangun sumber daya manusia jauh lebih penting,” tegas Rachmat.
Tujuh Kabupaten Terdampak Sumbang 30–35 Persen Ekonomi NTT
Gubernur NTT Melki Laka Lena menjelaskan, gempa Flores berdampak besar terhadap tujuh kabupaten di wilayah tersebut.
Ketujuh kabupaten terdampak itu memiliki kontribusi sekitar 30–35 persen terhadap perekonomian NTT.
Karena itu, pemulihan Flores dinilai bukan hanya menyangkut masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi NTT secara keseluruhan.
Pemprov NTT bersama tujuh pemerintah kabupaten terdampak saat ini terus melakukan pendataan kerusakan.
Pendataan mencakup rumah penduduk, kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga berbagai infrastruktur lainnya.
Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pendataan Ditargetkan Rampung Awal Oktober
Melki menargetkan seluruh pendataan dampak gempa dapat diselesaikan sepanjang September hingga awal Oktober 2026.
Setelah itu, data akan melalui proses uji publik untuk memastikan tingkat akurasi dan validitas sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan desain pemulihan Flores.
“Kita upayakan dari September ini sampai awal Oktober, itu seluruh urusan pendataan sudah selesai sampai diuji publik. Karena setelah itu kita harus menuju Jakarta bertemu lagi dengan Pak Menteri Bappenas beserta jajaran, dan tentu juga dengan Pak Menko PMK,” ujar Melki.
Menurut Melki, validitas data menjadi fondasi penting sebelum pemerintah menetapkan desain pembangunan kembali wilayah terdampak.
Pemulihan Flores Disiapkan Melalui R3P
Melki mengatakan perkembangan penanganan gempa Flores juga telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ketika keduanya bertemu di Semarang, Jawa Tengah.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka pembukaan MTQ Nasional.
“Saya ketemu beliau kemarin di acara pembukaan MTQ di Semarang. Saya juga sudah melaporkan perkembangan penanganan di Flores. Sekarang kita sedang menuju tahapan pendataan dan persiapan desain baru untuk Flores,” kata Melki.
Menurut Melki, Pratikno menekankan pentingnya perencanaan pemulihan yang matang, termasuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Melki menilai dukungan pemerintah pusat, ditambah perencanaan yang baik, dapat menjadikan gempa sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pembangunan Flores.
“Pak Pratikno menyampaikan, kalau perencanaannya bagus, kalau kemudian mendapat atensi yang bagus, dan dipersiapkan dengan baik, termasuk R3P dan sebagainya, serta sejauh pemerintah daerah mampu merumuskan dengan baik berbagai penataan maka momentum gempa Flores ini justru bisa dipakai untuk memperbaiki pembangunan di Flores,” ujarnya.
Pantura Flores Didorong Jadi Koridor Ekonomi
Dalam rapat tersebut, Kepala Bapperida Provinsi NTT Theresia Florentina memaparkan konsep pemulihan yang sekaligus diarahkan untuk menata kembali pembangunan Flores secara lebih terintegrasi.
Wilayah utara Flores yang terdampak gempa dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi koridor yang menghubungkan Labuan Bajo hingga Lembata.
Labuan Bajo yang telah berkembang sebagai destinasi pariwisata premium diharapkan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
Pemprov NTT mendorong penyusunan rencana induk pembangunan Flores yang mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, pemasaran, pariwisata, serta rantai pasok antarkabupaten.
Dalam konsep tersebut, jalur Pantura Flores dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas dan distribusi barang maupun jasa.
Pengembangan kawasan Flores juga diarahkan agar memiliki keterhubungan dengan Sumba dan Timor.
Sumba memiliki potensi pariwisata minat khusus dan peternakan, Flores dengan pariwisata premium berbasis bahari serta berbagai komoditas unggulan, sementara Timor memiliki posisi strategis sebagai kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste.
Meratus Salurkan 32 Kontainer Bantuan
Rapat strategis tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan penanganan gempa Flores dari Meratus Group kepada Pemprov NTT.
Bantuan berupa 32 kontainer berukuran 20 feet berisi paket sembako dan berbagai kebutuhan logistik lainnya.
Penyerahan secara simbolis dilakukan CEO Meratus Group Marcel Menaro dan Direktur Utama PT Meratus Line Slamet Raharjo kepada Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena.
Penyerahan bantuan turut disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
CEO Meratus Group Marcel Menaro berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendorong lebih banyak pihak untuk bergotong royong dalam penanganan bencana.
“Semoga bantuan ini bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang mengalami musibah bencana gempa bumi di Flores,” ujarnya.
Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, pemulihan Flores diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum gempa.
Lebih dari itu, proses pemulihan diarahkan menjadi momentum untuk menghadirkan tata pembangunan Flores yang lebih kuat, terkoneksi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. (*/ft1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp FloresTimes.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
